MADIUN – Insan pers dan pemerintah merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan. Keduanya memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan kerjasama dan sinergitas untuk mendukung pembangunan. Baik di daerah maupun nasional.
Untuk meningkatkan pola harmonis antara pers dan pemerintah, Pemkot Kota Madiun Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan forum koordinasi kehumasan dan jumpa pers. Kegiatan berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun, Kamis (27/9).
Dalam penyelenggaraan tersebut, pemkot menggandeng dua tokoh yang mewakili dunia media. Yakni, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo dan Redaktur Halaman Nasional Koran Jawa Pos Tomy Cahyo Gutomo. ‘’Tentu kita semua menginginkan yang terbaik, informasi terbaik tentang pers di republik ini,’’ tutur Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.
Menurut Sugeng, pers berperan secara aktif mengawal pemerintah untuk menyelenggarakan program yang bertujuan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, baik pers maupun pemerintah, harus memiliki pemahaman yang sama. Agar, bisa saling mengerti dan tidak terjadi simpang siur dalam berita yang disiarkan.
Terkait insan media di Kota Madiun, Sugeng mengungkapkan bahwa perannya cukup bagus. Berita yang disampaikan juga sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Namun, lanjut Sugeng, hal itu saja belum cukup untuk berpartisipasi dalam upaya membangun Indonesia hebat. ‘’Pers harus mengikuti setiap gerak dan tahapan program yang dilakukan pemkot,’’ tegasnya.
Misalnya dalam musrenbang. Sugeng mengimbau kepada insan pers untuk mengikuti tahapannya mulai dari tingkat terkecil. Antara lain, di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, maupun di masing-masing OPD. Kemudian, mengawal jalannya program sehingga pers benar-benar menjadi kontrol dalam pembangunan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan bahwa peran pers di Kota Madiun sudah cukup baik. ‘’Di daerah lain masih banyak ditemukan oknum yang mengatasnamakan kebebasan pers namun melakukan pemerasan,’’ ungkapnya.
Menurut Yosep, Kota Madiun cukup kondusif. Meski demikian, tak dipungkiri masih ada beberapa media yang belum terverifikasi. ‘’Saya mendorong teman-teman yang mau serius untuk mengurus legalitas. Artinya, medianya harus berbadan hukum. Agar, tidak terjadi persoalan yang bisa menimpa saudara di kemudian hari,’’ paparnya.
Sementara itu, Redaktur Halaman Nasional Koran Jawa Pos Tomy Cahyo Gutomo mengimbau agar pers dan pemerintah sama-sama terbuka. Terutama, informasi seputar data-data yang dibutuhkan wartawan di lapangan. ‘’Kalau tidak terbuka, malah berpotensi timbul spekulasi yang macam-macam,’’ terangnya.
Meski demikian, Tomy juga menjelaskan bahwa ada kode etik yang patut dipatuhi oleh wartawan. Juga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan meliput berita. Misalnya, memeras, mengancam, atau meminta imbalan dalam bentuk apapun.
Terkait kehumasan, Tomy pun mendorong pemerintah aktif membuat rilis. Baik kegiatan maupun pencapaian yang telah dilakukan oleh OPD. ‘’Meski belum tentu dimuat beritanya, tapi suatu saat pasti diperlukan,’’ tandasnya. (lucky/irs/binar/diskominfo)