MADIUN – Pemerintah yang sehat pemerintah yang terbuka. Terutama dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya. Tak heran, setiap pemerintahan berlomba menyajikan urusan pemerintah secara terbuka. Begitu juga Pemkot Madiun. Caranya beragam. Salah satunya, dengan menjalankan urusan pemerintahan secara elektronik. Mulai e-planning, e-budgeting, dan e-monev sebagai evaluasinya.
Transparansi ini terus disempurnakan. Pemkot Madiun sengaja mengundang tim ahli dari Akademisi ITS guna memberikan masukan dan saran. Tujuannya sama. Demi keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
‘’Ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna memberikan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik secara tidak langsung memberikan output kepada masyarakat yang baik pula,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto saat Focus Group Discussion E-goverment dan e-procurement dilingkungan Pemkot Madiun, Selasa (10/7/2018).
Upaya menyuguhkan keterbukaan dilakukan secara bertahap. Kota Madiun sudah menerapkan e-government. Mulai e-planning, e-budgeting, dan e-monev. Bahkan, ketiganya mulai terintegrasikan mulai tahun ini. Pun, ini semakin disempurnakan. Masyarakat dapat turut mengawasi jalannya pemerintahan melalui tata kelola seperti ini.
‘’Keterbukaan ini merupakan bagian untuk mendidik kita semua. Masyarakat jadi tahu setiap program dan penganggarannya. Jadi tahu program yang belum dapat dilaksanakan dan alasannya. Ini (e-govermennt) harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya wajib terintegrasikan,’’ jelasnya.
Kepala Laboratorium E-Goverment ITS Tony Dwi Susanto menyebut Kota Madiun sudah memiliki sistem tata kelola e-government yang bagus. Ketiga unsurnya sudah terintegrasikan. Ini penting lantaran disejumlah daerah lain masih berjalan sendiri-sendiri. Itu, kata dia, modal besar untuk menuju smart city dan save city. Namun, tentu masih terdapat banyak penyempurnaan ke depan. Termasuk penyediaan sejumlah aplikasi penunjang. Tony menyebut e-government bukan tugas Diskominfo semata. Namun, semua organisasi perangkat daerah (OPD).
‘’SDM hingga infrastruktur di Kota Madiun sudah cukup menunjang. Ini merupakan modal besar menuju smart city,’’ ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Subakri menyebut sengaja mengundang kepala OPD dan tenaga IT ditiap OPD. Ini penting agar penerapan e-government dapat terintegrasikan keseluruh OPD. Forum diskusi bahkan terbagi dalam beberapa kelompok agar pemahaman lebih mengena dan optimal.
‘’Prinsipnya pemerintah akan selalu menerapkan sistem tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat,’’ ungkapnya. (ws hendro/agi/diskominfo)