MADIUN – Ujian kelulusan bagi siswa SMA/sederajat telah usai. Saatnya menentukan langkah berikutnya. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja, atau rencana lainnya. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Madiun menyelenggarakan forum koordinasi kehumasan dan jumpa pers.
Dalam kesempatan itu, pemkot membahas penyelenggaraan pendidikan menengah di Kota Madiun. Juga, memaparkan peluang pendidikan tinggi di Kota Madiun. ‘’Untuk itu kami mengundang narasumber dari cabdindik Jatim di Madiun, perwakilan PNM, dan perwakilan API untuk menjelaskan,’’ tutur Subakri dalam laporannya, Senin (30/4).
Forum tersebut mengundang berbagai pihak terkait. Antara lain, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur BUMD, camat, lurah, kepala sekolah, pengawas, komite, dan wartawan. Tema kegiatannya yakni sosialisasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan peluang pendidikan tinggi di Kota Madiun.
Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto melalu Sekda Madiun Rusdiyanto menuturkan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah, pemda, maupun masyarakat harus berlangsung secara sinergis. ‘’Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah,’’ paparnya.
Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, lanjut Rusdiyanto, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis. Hal tersebut membawa dampak cepat usangnya kebijakan dan praktek pendidikan. Parameter kualitas pendidikan baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah.
Lebih lanjut, Rusdiyanto mengatakan, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Karenanya, pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui pembaharuan. Tentu saja, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini. Hingga, membentuk manusia yang unggulan dan kompetitif.
Sejak pemberlakuan UU 23/2014 p
ada 2017 lalu, pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh pemerintah provinsi. Menurut Rusdiyanto, ada beberapa dampak positif dari kebijakan itu. Antar lain, pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Kemudian, praktek KKN diharapkan semakin berkurang dan pemerataan mutu pendidikan. ‘’Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan lebih fokus,’’ imbuhnya.
Rusdiyanto berharap, mutu pendidikan di Kota Madiun semakin baik. Apalagi, dengan adanya lembaga pendidikan tinggi yang diinisiasi oleh pemkot. Yakni, Politeknik Negeri Madiun (PNM) dan Akademi Perkeretaapian Idonesia (API). ‘’Harapannya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan di Kota Madiun,’’ tandasnya. (dhevit, irs, farid/diskominfo)